APBD P 2022 Kuansing Gagal Disahkan, Gus Mus : Jangan Saling Menyalahkan, Semua Benar
PEKANBARU,BeritaOne.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing dan DPRD tidak mencapai kesepakatan bersama hingga batas waktu yang ditentukan dalam rapat penetapan APBD perubahan tahun 2022.
Menurut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuansing, Musliadi menyebutkan, bukanlah permasalahan, belum di sahkannnya APBD P tahun 2022.
Dengan kata lain, sebut Musliadi yang sering disapa Gus Mus ini tidak ada yang salah. Namun begitu, hendaknya eksekutif dan legislatif mencair, untuk kepentingan masyarakat Kuansing.
"Saya rasa Bupati dan DPRD sama sama memiliki niat baik untuk membangun Kuantan Singingi. Tidak mungkin, seorang Bupati atau DPRD berkhianat kepada rakyat karena ini," ujar Gus Mus kepada beritaone.id, Selasa (4/10/2022).
Gus Mus dalam hal ini menawarkan solusi, agar eksekutif dan legislatif mencair. "Walaupun ada ego politik 2024 sah saja, karena DPRD itu Lembaga politik.Karena dimanapun DPRD tu, tempat orang politik, tinggal bagaimana eksekutif mencairkan komunikasi. Sama saling membuka diri untuk kepentingan orang banyak," papar Gus Mus
Secara khusus Gus Mus menerangkan, sekarang ini mari bersama menatap APBD murni 2023. Yang mana, sebut dia, 2023 adalah tahun politik.
"Tapi, saya yakin anggota dewan tentu menomor satukan rakyat, dan dahulukan lah kepentingan rakyat. Begitu juga bupati agar kurangi reaktif terhadap komentar terhadap perbedaan pendapat. Karena perbedaan itu memperbaiki sesuatu yang kurang, ada saran dan kritik. Yang diambil, tidak baik di abaikan," ujar Gus Mus
Gus Mus berkeyakinan, Plt Bupati Kuansing mampu untuk itu. Karena sudah berpengalaman 2 priode menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dan ketua partai saat ini,
"Allah tidak akan memberikan amanah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Maka oleh sebab itu membangun daerah harus bergandengan tangan tidak bisa sendiri sendiri,"sebutnya.
Gus Mus berharap APBD 2023 murni segera di wujudkan karena Bupati dan DPRD mitra sejajar dalam aturan perundang-undangan UU NO 23 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintahan dan Uu 17 tahun 2017 tentang MD3
"Saya berharap kepada masyarakat tidak mencari salah dalam hal ini, DPRD , bupati, sekda tidak salah. Kita jadikan ini cambuk untuk menjalankan amanah masing-masing, sekda ada benarnya dan DPRD ada juga benarnya. Mereka sudah mengambil langkah yang baik untuk membangun negeri. Kita tak boleh terkuras energi kita terkait APBDP sekarang cari solusi, mana yang boleh mana yang tidak, "jelasnya lagi.***/Ade
